Komisi I DPRD Banyuwangi Kembali Evaluasi Kinerja dan Anggaran Penanganan Covid-19

Rapat kerja Komisi I DPRD bersama SKPD Kabupaten Banyuwangi di Gedung DPRD.

INFO JALANAN –  Komisi I, Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kabupaten Banyuwangi menggelar rapat kerja untuk evaluasi kinerja dan anggaran COVID-19 bersama empat Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Antara lain, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan KB, RSUD Blambangan dan RSUD Genteng, Senin kemarin.

Rapat membahas Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara, Perubahan APBD Tahun 2020, terutama terkait dengan evaluasi kinerja dan anggaran penanganan COVID-19 di Banyuwangi.

Ketua Komisi I DPRD Banyuwangi, Irianto menyampaikan, pembahasan KUPA-PPAS Perubahan APBD tahun 2020 difokuskan pada penanganan COVID-19.

Baca Juga  Daripada Nyinyir, Yuk Intip Menu Dapur Umum di Karantina Kluster Ponpes Banyuwangi

Hal tersebut perlu dilakukan karena akhir-akhir ini terjadi lonjakan kasus positif COVID-19 bahkan terdapat kluster baru.

“Kita undang hadirkan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan dua direktur RSUD, kami minta penjelasan sejauh mana penanganan COVID-19 terkait anggaran yang sudah dialokasikan serta kendala penanganan COVID-19 kedepan, karena diproyeksikan PAD kita menurun,” ucap Irianto kepada awak media.

Menurut politisi PDIP ini, secara umum kinerja penanganan COVID-19 di Kabupaten Banyuwangi sudah cukup baik, namun Komisi I berharap serapan anggaran untuk penanganan COVID-19 agar dimaksimalkan.

Baca Juga  Pengguna Kereta Api Meningkat, PT. KAI Daop 9 Jember Kembali Operasikan KA Logawa

“Kami minta anggaran penanganan COVID-19 yang sudah dialokasikan lebih di maksimalkan, karena hal ini menyangkut keamanan dan kesehatan masyarakat, di perubahan APBD tahun 2020 ini tidak ada pergeseran anggaran,” ucap Irianto.

Sekedar diketahui Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 78,5 miliar untuk penanganan COVID-19.

Ploting anggaran sebesar itu dialokasikan untuk Dinas Kesehatan sebesar Rp. 9 miliar, RSUD Blambangan sebesar Rp. 27,1 miliar, RSU Genteng sebesar Rp. 31 miliar.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan KB sebesar Rp. 7 miliar, BPBD sebesar Rp. 1,5 miliar dan Dinas PU Cipta Karya Perumahan dan Pemukiman sebesar Rp. 1,8 miliar.***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here